The 2-Minute Rule for intelijen indonesia
Wiki Article
Theoretically, the kind of Intelligence-Condition interaction shaped in this period is “Political Intelligence.” Even all through 1950-1959, Indonesian intelligence activities did not receive Considerably awareness mainly because of the rather volatile political situations. Following the Republic of Indonesia was officially recognized on August 15, 1950, the intelligence agencies in Indonesia had been reactivated. Indonesia had to immediate intelligence functions to manage inner threats. Even so, the dominance of militarization within the former interval resulted in the development of political intelligence only in 1958 when Sukarno shaped BKI, which was later on changed to BPI.
Menurut Aditya, pengawasan intelijen yang dilakukan oleh institusi tertentu masih cenderung dipolitisasi. Ia menekankan pentingnya adanya metode pengawasan yang lebih netral dan transparan untuk menghindari campur tangan politik yang tidak diinginkan.
Semakin kompleksnya ancaman keamanan membuat reformasi intelijen menjadi kebutuhan mendesak yang harus didorong oleh berbagai pihak.
Indonesia have to do anything to assistance Palestine versus the brazen state, Israel. It is far from more than enough via political gimmick
Mengingat ciri utama negara demokrasi adalah ketundukan pada hukum, maka satu-satunya cara memperoleh legitimasi publik adalah dengan mendasarkan seluruh sistem operasi intelijen pada kerangka hukum tertentu dan dapat diawasi oleh wakil rakyat di parlemen.
Intelijen harus sadar bahwa tugasnya adalah memberikan informasi kepada consumer dengan menggunakan cara-cara yang cerdas dan dalam koridor menghargai hak asasi manusia.
Cara-cara yang lebih cerdas dan menghargai hak asasi manusia dalam koridor pencarian informasi bagi user harus diterapkan dalam metode kegiatan/operasi inteijen.
Intelijen di period awal kemerdekaan memang terjadi militerisasi mengingat ancaman saat itu adalah ancaman perang dari luar selain ancaman disintegrasi dari dalam.
Other radical teams, particularly NGOs which might be dissatisfied and let down with the government, such as Imparsial
Di negara manapun produk intelijen adalah suatu rahasia negara. Suatu keberhasilan kegiatan/operasi intelijen tidak akan pernah terekspose, namun kegagalannya akan menjadi bahan bulan-bulanan pihak oposisi. Indonesia menerapkan hukum bahwa rahasia intelijen merupakan rahasia negara.[seven]
’) or Twin-accomplish of Armed Forces of the Republic of Indonesia which was despatched in 1958 and later adopted from the Soeharto administration. This idea is a means for ABRI never to be below civilian Control, but simultaneously to not dominate ensuring that that it brings about getting a armed forces dictatorship.
Selain separatisme, di daerah-daerah pedalaman Indonesia sangat rawan dengan masalah perbatasan. Kalimantan Barat dan Timur yang berbatasan dengan Malaysia mempunyai kerawanan sosial yang tinggi dan jika tidak dikelola dengan baik maka akan berpotensi menjadi masalah.
Hal ini tentunya intelijen indonesia menuntut intelijen Indonesia, sebagai pengemban fungsi deteksi dan cegah dini, mampu mengidentifikasi kerawanan dan ancaman terhadap kewibawaan kedaulatan negara secara Experienced, tanpa mengurangi prinsip-prinsip bekerja dalam diam.
Yang perlu menjadi perhatian dalam reformasi ini, meskipun intelijen bekerja di bawah pemerintahan yang demokratis, informasi lebih lanjut bukan berarti bahwa intelijen harus sepenuhnya di gerakkan oleh nilai-nilai demokratis.